PONTIANAK, OneSportsID – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akhirnya mengambil langkah tegas menyikapi kehebohan publik terkait insiden Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas pada babak final tersebut.
Keputusan ini diumumkan langsung melalui pernyataan resmi MPR RI di akun media sosial mereka pada Selasa (12/5/2026). Langkah damage control ini diambil sebagai respons atas viralnya video protes dari salah satu regu peserta yang merasa sangat dirugikan oleh keputusan juri yang tidak objektif.
Permintaan Maaf dan Penonaktifan Juri
Gelombang protes dari masyarakat luas memaksa MPR RI untuk turun tangan mengevaluasi jalannya perlombaan yang seharusnya menjadi ajang unjuk kecerdasan intelektual tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC,” tulis MPR RI dalam pernyataan resminya.
MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas polemik memalukan tersebut. Mereka menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif, bukan malah mematikan mental peserta dengan keputusan yang bias.
Kronologi Ketidakadilan di Babak Final
Kontroversi ini bermula saat babak final LCC yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Regu C yang merupakan perwakilan dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan pertanyaan terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peserta dari Regu C menjawab dengan lugas bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden.
Anehnya, dewan juri menyalahkan jawaban tersebut dan menghukum Regu C dengan pengurangan lima poin. Juri berdalih peserta tidak menyebutkan unsur “pertimbangan DPD”, padahal peserta dan para audiens yang hadir di ruangan mendengar jelas sebaliknya.
Puncak Kekecewaan: Jawaban Sama, Poin Berbeda
Puncak kekecewaan yang memicu kericuhan terjadi tak lama kemudian, ketika Regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dinilai serupa pada pertanyaan lemparan, namun secara mengejutkan justru memperoleh nilai penuh dari juri.
Protes keras langsung dilayangkan oleh Regu C karena merasa esensi jawaban mereka sama persis dengan Regu B. Sayangnya, juri tetap bersikukuh pada keputusannya. Insiden ini pun dengan cepat viral di media sosial, memancing reaksi keras dari publik dan anggota dewan yang mendesak agar LCC tersebut dievaluasi total atau bahkan diulang.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI berjanji akan melakukan perombakan dan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Hal ini mencakup perbaikan sistem verifikasi jawaban peserta, standardisasi penilaian, hingga tata kelola penyampaian keberatan agar kompetisi berjalan jauh lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.