Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akhirnya mengambil langkah krusial terkait masa depan pemusatan latihan nasional di tengah pandemi.
Kemenpora resmi menyerahkan kewenangan penuh kepada setiap induk cabang olahraga untuk menentukan jadwal dimulainya kembali kegiatan pelatnas.
Keputusan fleksibel ini diambil mengingat setiap cabang olahraga memiliki karakteristik serta risiko interaksi fisik yang sangat berbeda satu sama lain.
Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto menegaskan bahwa panduan protokol kesehatan yang diterbitkan pemerintah sifatnya adalah pedoman umum.
Pemerintah menyadari betul bahwa memaksakan satu aturan baku untuk seluruh cabor hanya akan menimbulkan kekakuan di lapangan.
Meskipun demikian seluruh cabor tetap diwajibkan untuk mematuhi poin-poin krusial yang sudah disusun dalam panduan resmi tersebut.
Dalam dokumen panduan yang telah disahkan Kemenpora membagi tahapan pembukaan kembali aktivitas olahraga nasional ke dalam 3 fase utama.
Fase pertama difokuskan khusus bagi cabang olahraga individu yang memiliki tingkat kontak fisik sangat minim.
Sementara itu cabang olahraga beregu baru diperbolehkan menggelar latihan bersama pada fase kedua dengan pengawasan ketat.
Aturan teknis ini dirancang demi menekan risiko penularan virus korona tanpa harus mengorbankan performa para atlet nasional.
Di sisi lain Kemenpora juga mengingatkan bahwa pelaksanaan latihan di daerah wajib menyesuaikan dengan regulasi pembatasan sosial berskala besar.
Kebijakan PSBB yang diterapkan tiap pemerintah daerah menjadi faktor penentu utama apakah suatu fasilitas olahraga boleh dibuka kembali atau tidak.
Selain urusan PSBB masalah izin keramaian juga menjadi wewenang mutlak pihak kepolisian setempat dan bukan otoritas Kemenpora.
Hal ini membuat para pengurus cabang olahraga harus ekstra aktif berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 serta instansi kepolisian setempat.
Kondisi di lapangan selama masa pandemi memang memperlihatkan dinamika yang amat beragam di antara cabor-cabor Indonesia.
Beberapa cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis angkat besi dan menembak terbukti mampu bertahan menggelar latihan terisolasi.
Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia misalnya tetap mengarantina para atletnya di pelatnas Cipayung dengan protokol kesehatan super ketat.
Begitu pula dengan cabor angkat besi yang terus menggembleng fisik para lifter andalannya demi menjaga kondisi tubuh tetap berada di level puncak.
Langkah isolasi mandiri berbasis kompleks latihan ini terbukti efektif menjaga kestabilan performa tanpa terpapar risiko luar.
Namun kisah berbeda dialami oleh mayoritas cabang olahraga lain yang terpaksa memulangkan para atletnya ke daerah asal masing-masing.
Para atlet dari cabor beregu maupun bela diri terpaksa menjalani program latihan mandiri di rumah dengan keterbatasan alat serta pengawasan.
Kondisi ini jelas membuat kualitas latihan menurun drastis jika dibandingkan dengan porsi latihan intensif di markas pelatnas.
Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Indonesia kini mulai mengambil langkah sigap untuk mengumpulkan kembali para petenis terbaik tanah air.
PP Pelti bahkan telah merancang prosedur keselamatan bermain tenis dan berencana membuka kembali pelatnas di kompleks Istora Gelora Bung Karno Jakarta.
Langkah berani Pelti ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi cabang olahraga lain yang sedang menyusun draf protokol kesehatan serupa.
Keputusan Kemenpora memberikan kebebasan waktu ini bagaikan pisau bermata dua bagi pengelolaan olahraga nasional.
Di satu sisi induk organisasi olahraga memiliki ruang gerak yang sangat fleksibel untuk menyesuaikan agenda internal mereka.
Namun di sisi lain tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan para atlet kini berada sepenuhnya di pundak pengurus cabor.
Apabila terjadi penularan di lingkungan latihan maka reputasi serta kelangsungan program latihan cabor tersebut akan dipertaruhkan.
Oleh karena itu keterbukaan transparansi dan disiplin tinggi dari tim medis tiap cabor menjadi kunci utama keberhasilan fase ini.
Tantangan besar tidak hanya berhenti pada penyiapan masker cairan pembersih tangan atau penyemprotan disinfektan di lokasi latihan.
Masalah ketersediaan anggaran untuk tes usap secara berkala juga menjadi beban finansial tambahan yang tidak sedikit bagi pengurus federasi.
Tanpa adanya dukungan dana yang memadai dari pemerintah atau sponsor sulit bagi cabor kecil untuk menjalankan tes medis rutin tersebut.
Kondisi dilematis ini berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas persiapan antar cabang olahraga dalam menghadapi ajang internasional mendatang.
Kita tahu betul bahwa kalender kejuaraan internasional seperti Olimpiade Tokyo dan SEA Games terus membayang di depan mata.
Persiapan yang tertunda terlalu lama akan membuat para atlet Indonesia kehilangan sentuhan terbaik mereka di arena pertandingan.
Apalagi para pesaing dari negara tetangga dan kawasan Asia sudah mulai menggembleng para atletnya dengan protokol ketat sejak beberapa bulan lalu.
Jika Indonesia terlambat mengambil tindakan maka penurunan prestasi di kancah internasional menjadi ancaman nyata yang sangat mengerikan.
Langkah Kemenpora menerbitkan pedoman umum ini patut diapresiasi sebagai lampu hijau bagi kebangkitan kembali denyut nadi olahraga nasional.
Kini giliran keberanian ketegasan dan profesionalisme pengurus cabor yang diuji dalam mengeksekusi protokol keselamatan tersebut.
Sinergi yang solid antara pemerintah pengurus federasi serta para atlet menjadi fondasi utama dalam mengarungi era kenormalan baru ini.
Seluruh insan olahraga tanah air tentu berharap pelatnas dapat kembali bergelora tanpa memakan korban jiwa akibat wabah yang masih mengintai.
Sumber: makassar.antaranews.com
