MEDAN, OneSports – Wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang muncul sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran menuai sorotan tajam.
Pengamat Sosial Sumatera Utara, Agus Suriadi, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat kebijakan ini dari kacamata penghematan fiskal semata.
Menurut Agus, kebijakan PHK massal terhadap tenaga P3K memiliki konsekuensi berantai yang sangat serius, mulai dari sektor ekonomi hingga stabilitas sosial masyarakat.
“PHK berpotensi meningkatkan angka pengangguran, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Ini akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat,” ujar Agus saat memberikan pandangannya, Sabtu (4/4/2026).
Ancaman Lumpuhnya Pelayanan Publik
Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) ini menjelaskan bahwa P3K selama ini memegang peranan krusial dalam mengisi posisi strategis di sektor publik.
Jika pengurangan tenaga kerja dilakukan secara signifikan demi efisiensi, kualitas layanan kepada masyarakat dikhawatirkan akan merosot tajam.
Kekosongan pegawai di sektor-sektor penting dipastikan akan mengganggu operasional harian pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.
Tak hanya itu, Agus juga menyoroti aspek psikologis para pekerja. Ketidakpastian status pekerjaan dapat memicu kecemasan hebat yang jika terjadi dalam skala besar, bisa berujung pada ketidakpuasan sosial.
“Jika terjadi secara besar-besaran, ini bisa memicu ketidakpuasan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegasnya.
Risiko Turunnya Kepercayaan Publik
Selain dampak ekonomi dan pelayanan, Agus mengingatkan adanya risiko besar terhadap citra pemerintah.
Kebijakan PHK yang dianggap tidak transparan atau tidak adil dapat merusak kepercayaan publik secara sistemik.
Masyarakat akan cenderung melihat pemerintah gagal dalam mengelola sumber daya manusia dan lebih memilih jalan pintas yang merugikan tenaga kerja kelas bawah daripada melakukan efisiensi di sektor lain.
Sebagai langkah solutif, Agus mendorong pemerintah untuk duduk bersama para pemangku kepentingan dan melakukan dialog terbuka sebelum mengambil keputusan final.
Ia menyarankan adanya alternatif kebijakan lain yang lebih humanis daripada PHK.
“Pemerintah harus mempertimbangkan alternatif kebijakan lain, seperti penyesuaian anggaran di sektor non-prioritas atau pengurangan jam kerja jika memang mendesak.
Transparansi dan komunikasi sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar,” pungkasnya.
