JAKARTA, OneSportsID – Ambisi pemerintah untuk mengamankan ketahanan energi dan pangan nasional melalui megaproyek Food Estate (Lumbung Pangan) di Merauke, Papua Selatan, kembali menuai kritik tajam.
Di atas kertas, narasi menyulap jutaan hektare lahan menjadi sentra produksi bioetanol demi mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil terdengar sangat heroik.
Namun, jika kita bedah lebih dalam menggunakan akal sehat dan data—merujuk pada publikasi terbaru dari CELIOS (Center of Economic and Law Studies) bertajuk “Why Are Food Estates Not the Answer for Food and Energy Security?“—proyek ini justru lebih menyerupai bom waktu finansial dan ekologis. Menurut opini gue, ambisi ini ibarat memaksa lari maraton tapi menggunakan sandal jepit; terlihat gagah di garis start, tapi pasti berdarah-darah di ujung lintasan.
Berikut adalah bedah fakta mengapa Food Estate bukanlah jawaban yang kita cari.
1. Boncos Finansial Triliunan Rupiah
Membangun industri bioetanol dari nol di daerah pelosok yang minim infrastruktur dasar jelas bukan perkara murah.
Laporan CELIOS menaksir bahwa program ekspansi bioetanol ini bakal menyedot anggaran hingga US$ 11 miliar (sekitar Rp 170 triliun) selama sepuluh tahun ke depan.
Angka raksasa ini terbagi untuk mencetak 2 juta hektare kebun tebu, membangun pabrik gula, hingga fasilitas penyulingan. Belum lagi urusan logistik yang sangat brutal.
Membangun jalan di atas lahan rawa Papua mengharuskan material dasar seperti aspal dan batu didatangkan dari pulau lain (seperti Maluku) menggunakan tongkang.
Selain itu, jika memaksakan produksi bioetanol, negara diproyeksikan harus menanggung beban subsidi hingga US$ 200 juta per tahun mulai tahun 2030 agar harganya bisa bersaing dengan bensin biasa.
Pertanyaannya: apakah APBN kita cukup sehat untuk menanggung “bakar uang” sebesar ini secara terus-menerus?
2. Transparansi Gelap dan Bayang-Bayang Oligarki
Fakta yang paling membuat dahi berkerut adalah masuknya korporasi raksasa yang memiliki kedekatan politik kental dengan lingkar kekuasaan. CELIOS menyoroti dua pemain utama:
- Jhonlin Group (milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam) yang dilaporkan telah mulai menggarap jalan akses di rawa-rawa tersebut.
- Jaringan First Resources (terkait dengan keluarga Fangiono) melalui perusahaan seperti PT Global Papua Abadi yang memegang Hak Guna Usaha (HGU) di sana.
Yang menjadi masalah krusial di sini adalah transparansi. Proyek bernilai triliunan rupiah ini berjalan dengan minimnya kejelasan proses tender publik.
Pemberian fasilitas seperti tax holiday kepada korporasi-korporasi ini semakin mengaburkan keuntungan riil yang akan didapat oleh kas negara.
Proyek ini terkesan lebih condong sebagai karpet merah bagi segelintir elit bisnis ketimbang proyek strategis nasional yang akuntabel.
3. Ironi “Energi Hijau” yang Menghancurkan Hutan
Pemerintah mempromosikan bioetanol sebagai langkah menekan emisi karbon. Faktanya? Pembabatan 2 juta hektare hutan dan lahan gambut di Merauke diperkirakan akan melepaskan 782,45 juta ton emisi CO₂.
Ini sama saja dengan menggandakan total emisi gas rumah kaca tahunan Indonesia.
Membabat hutan perawan demi menanam tebu yang ujung-ujungnya dibakar di dalam mesin kendaraan bermotor adalah sebuah paradoks lingkungan tingkat tinggi.
Selain itu, deforestasi brutal ini berisiko memicu sentimen negatif dari pasar global (seperti aturan EUDR dari Uni Eropa), yang ujungnya bisa memboikot komoditas ekspor andalan Indonesia lainnya.
4. Jangan Paksakan “Cosplay” Jadi Brazil
Narasi pemerintah sering berkaca pada kesuksesan Brazil dalam industri bioetanol. Masalahnya, perbandingan ini cacat logika (apple to orange).
Brazil menghabiskan waktu puluhan tahun sejak era 70-an untuk membangun pipa distribusi, stasiun pengisian khusus, dan pabrik terintegrasi.
Mereka memproses tebu murni dengan biaya sangat efisien (US$ 0,35 per liter). Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan molase (tetes tebu—produk sisa pabrik gula) yang pasokannya terbatas dan harganya fluktuatif.
Akibatnya, biaya produksi bioetanol kita bisa dua kali lipat lebih mahal dari Brazil. Kita tidak punya infrastruktur yang matang untuk memaksakan skema ini dalam waktu instan.
5. Kendaraan Listrik (EV) Adalah Jawaban yang Lebih Masuk Akal
Ketimbang menghamburkan Rp 170 triliun untuk merusak hutan Papua demi memperpanjang umur mesin bensin konvensional, laporan CELIOS memberikan solusi yang jauh lebih logis: Fokus pada ekosistem Kendaraan Listrik (EV).
Tren adopsi EV di Indonesia sedang melonjak tajam, didorong oleh insentif pajak pemerintah.
Menurut hitungan, kehilangan pendapatan negara dari insentif pajak EV “hanya” sekitar US$ 2,9 miliar, jauh lebih murah dari biaya food estate.
Satu mobil listrik yang berjalan sejauh 20.000 km bisa menghemat impor bahan bakar hingga 1.320 liter.
Jika jaringan listrik PLN terus digeser ke energi terbarukan, EV akan menjadi solusi yang 100% bebas emisi tanpa harus menggusur masyarakat adat atau membakar hutan gambut.
Food Estate Merauke untuk bioetanol, pada akhirnya, lebih terlihat sebagai ilusi ketahanan energi yang dipaksakan.
Sebuah kebijakan top-down usang yang mengorbankan APBN dan ekologi demi memuaskan ambisi politik yang salah arah.
Sumber : https://celios.co.id/why-food-estates-are-not-the-answer-for-food-and-energy-security/
